Dengung Poros Maritim Dunia

Mengingat kembali: Dengung Poros Maritim Dunia

Lautku.id – Melewati masa-masa sulit ditengah kondisi pandemi Covid-19, tantangan pemerintah saat ini sangat berat dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. penulis mencoba mengingat kembali kalimat ahli strategi Pembangunan Nasional Daoed Joesoep

“Sampai sekarang pembangunan tidak memberikan kepuasan yang merata, semakin terasa tidak adil. Hal ini semakin nyata bila kita meninjau luar Jawa, lebih-lebih kearah semakin timur NKRI. Karena ketidakpuasan semakin meluas di suatu daerah atau dikalangan suku tertentu, ada kalanya mereka melakukan protes demonstrasi terbuka, dan anehnya pemerintah Pusat menanggapi hal ini sebagai suatu makar, tekad terpisah dari NKRI. Lalu ditumpas secara militer, bukan mengubah konsep atau pendekatan pembangunan. Kok menyelesaikan masalah ketidakpuasan masyarakat atas kepincangan Pembangunan dengan kekuatan senjata.”

Pernyataan ahli strategi nasional yang sarat dengan makna dan menggugah cara pandangan berpikir kita sebagai negara-bangsa untuk melakukan kritik atas bentuk pemerintah yang tidak sadar akan potensi yang dimiliki bangsa ini.

Bangsa Indonesia diuntungkan dengan kondisi Alam yang strategis, mengingat 75% lautan dan segala potensi yang dimilikinya, tetapi hal tersebut tidak menjadikan kita sebagai negara-bangsa dinina bobokan akan pemberian Sang Khalik tersebut berupa sumber daya alam yang melebihi kekayaan alam negara-negara lain di dunia.

Negara ini harus bangkit dan berpikir untuk melakukan sesuatu untuk membenahi konsep dan pelaksanaannya menuju pemerataan pembangunan. Trasformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit momentum ini, akan sangat baik dalam menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Rezim saat ini mencoba menawarkan konsep poros maritim dunia tapi belum bicara sampai pada bentuk tingkatan operasionalnya. Tidak mudah seperti mengembalikan telapak tangan, negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat harus mampu menjawab lima pilar konsep maritim dunia yang sudah kadung disampaikan dipublik oleh Presiden Jokowi harus menjadi panglima untuk segera memerintahkan seluruh menteri-menterinya untuk bekerja demi membangun cita-cita Indonesia menuju negara maritim.

Langkah taktis dan strategis yang harus dilakukan oleh rezim saat ini adalah pertama dengan membentuk lembaga (Think thank) yang didalamnya butuh sinergisitas antara beberapa kementerian dan komunitas di lapisan masyarakat untuk gotong royong dalam mengawal jalannya Indonesia menjadi Poros maritim dunia. Kedua presiden harus membuat semacam peraturan yang membidangi semua lembaga negara/kementerian untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan dan mengawal Indonesia menjadi Negara Maritim. Ketiga memperkuat BUMN.

Lembaga (Think thank)

Lemahnya konsep dalam tataran operasionalisasi harus segera di tuntaskan dalam bentuk membuat sebuah lembaga (Think thank) yang didalamnya butuh sinergitas antara beberapa kementerian dan komunitas di lapisan masyarakat untuk gotong royong dalam mengawal jalannya Indonesia menjadi poros maritim. Konsep tesebut tidak hanya selesai diwacana tanpa operasional dalam menjawab konsep poros maritim yang hari ini digalakan oleh pemerintah. Menurut data yang dihimpun oleh maritim institut sepanjang tahun 2014 sampai 2016 belum menunjukan tanda-tanda yang positif menyangkut tentang pemberian bantuan, penyuluhan dan IPTEK kepada masyarakat nelayan. Supporting adalah  bentuk pemerintah dalam monitoring setiap saat. Selama ini, bentuk supporting adalah sebuah alat politik untuk mendatangkan elektabilitas dan sebagainya. Supporting ini bertambah parah setelah menjadikan masyarakat ketergantungan, tanpa alat ukur pasti, tanpa progres, tanpa indikator jelas dan menurunkan mental usaha atau kerja.

Ketegasan Presiden

Kepala Negara dan kepala pemerintahan sudah seharusnya membuat semacam peraturan yang mensinergiskan semua lembaga negara/kementerian untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan dan mengawal Indonesia menjadi negara maritim. Gebrakan diawal-awal periode pertama Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) pada kurun waktu 2015 sampai 2016 dalam menegakkan sebuah aksi untuk menjaga teritorial laut sebagai sumber ekonomi negara, kesan ini jangan sampai menjadi sebuah aksi yang seremoni tanpa adannya penguatan yang signifikan dalam perspektif ekonomi untuk menuju masyarakat yang Sejahtera. Awal-awal periode kedua Menteri KKP tersandung kasus benih lobster dan menjadi bahan evalusi bersama, serta dibutuhkan ketegasan seorang presiden dalam hal ini untuk mensinergiskan semua lembaga/kementerian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar arah pembangunan dari daratan menuju negara maritim segera terwujud.

Memperkuat BUMN

Pelaksanaan sebuah lembaga sudah sepatutnya terus melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan penguatan lembaga yang profesional, sehingga lembaga tersebut mampu bersaing dalam kompetisi yang hari ini semakin ketat baik didalam Negeri maupun Global. Keberadaan BUMN sebagai lembaga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Presiden Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1)

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Sangat jelas bahwa fungsi dan kewenangan dari keberadaan BUMN menjadi pelopor perubahan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka memperkuat keuangan Negara serta Kesejahteraan Masyarakat. Penulis menawarkan catatan  mengenai sinegitas antar kementerian terkait yang sejauh ini memiliki peranan yang mampu dan dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam menguatkan ekonomi masyarakat dan negara.

Peta Indonesia (Gambar/Badan Informasi Geospasial)

Seluruh Kementerian dan Lembaga harus bahu-membahu, bergotong royong dalam penguatan di semua sektor/bidang sehingga bisa terukur dalam hal sejauh mana konsep dan gagasan Poros maritim yang hari ini digalakan bisa terwujud. Proyeksi kemaritiman jangka panjang yang harus dilakukan di pertengahan periode kedua ini sebagai langka solutif untuk membenahi konsep dan keluar dari kungkungan kemiskinan dilapisan masyarakat pinggiran.

Sebelum terlambat sama sekali, kita harus mengubah konsep pembangunan Nasional dengan standar sukses berupa GNP (Gross National Product) menjadi berpendekaan kultural dengan standar sukses berupa sekaligus “to have more” dan “to be more”. Melalui proses pembangunan seharusnya yang ditingkatkan bukan nilai tambah ekonomi, tetapi nilai tambah manusia yang hidup ditengah-tengah ekonomi tersebut dan dimana setiap warga negara dihargai martabatnya selaku human, diwongke

M Ressa Santika

PARIMANTA FPIK UNPAD