Mahasiswa Perikanan Sampaikan Masalah Nelayan
Lewat Momentum Hari Kemerdekaan, Mahasiswa Perikanan Sampaikan Permasalahan Nelayan
Lautku.id – Indonesia merupakan negara bahari dengan luas perairan mencapai 6,4 juta km2 dan garis pantai sepanjang 108.000 km tentunya memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat melimpah. Jutaan penduduk terutama yang mendiami wilayah pesisir, kehidupan dan penghidupannya sangat tergantung dari hasil laut. Dibalik kekayaan tersebut, masih terdapat suatu permasalahan yang terus berulang ditambah kesulitan menghadapi pandemi covid-19 yang tak kunjung usai.
Virus SARS-Cov2 (Covid19) yang masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020, menjadi suatu problematika yang dialami oleh masyarakat Indonesia bahkan bagi masyarakat perikanan. Upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani covid-19 ini bermula dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan hingga saat ini.
Penerapan dari kebijakan tersebut pun menyebabkan dampak jangka pendek maupun panjang, salah satunya terjadi pada sektor perikanan yang mengalami penurunan dengan cukup signifikan. Berbagai macam problematika yang dialami oleh masyarakat perikanan semenjak adanya covid-19 ini pun menjadi permasalahan yang sangat krusial.
Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) Wilayah II melakukan wawancara kepada masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pedagang dan lain sebagainya terkait permasalahan dan dampak dari adanya pandemi covid-19 ini.
Dalam wawancara yang dilakukan oleh Himapikani Wilayah II dengan salah satu pembudidaya di daerah Bandung Barat tepatnya di Waduk Cirata selama PPKM ini menyebutkan bahwa harga jual ikan turun dibandingkan dengan harga pakannya.
Hal yang serupa terjadi pada nelayan didaerah Cisolok, Sukabumi dan Nelayan Lontar, Serang. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak terbagi secara merata bahkan beberapa nelayan sama sekali tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Disamping itu, adapun nelayan didaerah Tanggul Jaya, Serang Banten. Mengalami hal yang sama di tengah pandemi covid-19 ini salah satunya yaitu pendapatan penghasilan menurun, yang biasanya harga rajungan dan kepiting bakau bisa dijual 100rb/kg saat ini hanya 70rb/kg aja, bahkan diawal-awal pandemi harga menurun jauh hingga 35-40rb/kg. Padahal di sisi lain, pengeluaran melaut cukup tinggi, apabila dibandingkan penghasilan yang didapakan jelas tak sebanding.
Dari proses wawancara dan melihat permasalahan yang ada dimasing-masing daerah mengalami hal yang sama. Pertama, terkait Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak terbagi secara merata bahkan beberapa nelayan sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Kedua, terkait penurunan harga jual ikan. Ketiga, terkait kurangnya sosialisasi/penyuluhan perikanan tangkap maupun budidaya kepada masyarakat perikanan terutama kepada nelayan kecil atau pembudidaya kecil.
Momentum Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76 tahun kiranya dapat menjadi refleksi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersatu melawan seluruh permasalahan bahkan di masa sulit seperti ini.
Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya dibutuhkan, namun sejauh ini Apakah peran pemerintah serta kebijakan yang dibuat, sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia?
Melihat permasalahan yang terjadi baik di sektor perikanan, pertanian dan lain sebagainya, kiranya pemerintah dapat lebih peduli dan paham kebutuhan Rakyatnya bukan malah sebaliknya.
Kebijakan dan segala aktivitas disektor perikanan menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang seharusnya memiliki peran terhadap masyarakat perikanan.
Melihat permasalahan yang terjadi, sekelompok mahasiswa perikanan yang tergabung dalam HIMAPIKANI WILAYAH II merekomendasikan hal-hal atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh Para Pemangku kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut, sebagai berikut :
- Mempermudah dan membantu nelayan kecil untuk pemasaran hasil olahan produk perikanan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- Menegaskan kepada Pemerintah Pusat, KKP, serta pemerintah daerah setempat untuk memberikan bantuan sosial secara merata sesuai dengan hasil data KKP.
- Menghimbau kepada KKP untuk mengaktifkan kegiatan edukasi atau sosialisasi terkait perikanan tangkap, budidaya atau pengolahan kepada masyarakat perikanan, nelayan skala kecil, pembudidaya.
- Menghimbau kepada KKP untuk melakukan kunjungan lapangan (survei) dengan konsisten agar lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat perikanan.
Terkait permasalahan diatas dan bentuk kegiatan yang sudah direkomendasikan, Himapikani Wilayah II berharap agar poin-poin tersebut segera direalisasikan oleh pemerintah.
Jayalah negeriku………….
Majulah bangsaku………….
Lekas Pulihlah Indonesiaku…………..
Kontributor : Fani Nadilah (Korwil II HIMAPIKANI)
